PERAN LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL “BANK DUNIA” TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA
BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar
Belakang
Lembaga keuangan internasional didirikan untuk
menangani atau mengatasi masalah-masalah keuangan yang bersifat internasional,
baik berupa bantuan pinjaman atau bantuan lainnya. Pemberian bantuan yang
dilakukan oleh lembaga keuangan internasional dapat bersifat lunak yang berarti
dengan suku bunga yang rendah dan jangka waktu pengembaliannya relatif panjang.
Kemudian bantuan internasional juga dilakukan dengan tujuan komersil, yang
biasanya dilakukan oleh lembaga keuangan internasional swasta.
Ada beberapa lembaga keuangan internasional yang
penting kaitannya dengan lembaga perbankan di Indonesia, walaupun secara umum
peranan dari lembaga keuangan internasional tersebut lebih banyak dirasakan
dalam sektor pemerintahan, namun dapat dilihat bagaimana sektor swasta
(perbankan) dapat pula merasakan pentingnya peranan yang dimainkan melalui
lembaga-lembaga tersebut.
Mungkin banyak sekali kita mengenal lembaga keuangan
internasional yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Akan
tetapi, dalam pembahasan kali ini yang lebih ditekankan atau dibahas adalah
lembaga keuangan internasional “Bank Dunia”.
Bagi lembaga keuangan dan perbankan di Indonesia
peranan Bank Dunia tidak secara langsung mempengaruhi operasional perbankan,
namun efek sampingan yang timbul dari operasional lembaga tersebut perlu
diketahui dan diperhatikan mengingat dampaknya yang begitu besar pada
perekonomian, yang pada gilirannya mempengaruhi juga operasional lembaga
keuangan dan perbankan tersebut.
Dalam pembahasan ini akan diuraikan secara dengan
jelas bagaimana peranan lembaga keuangan internasional bank dunia, tujuan dan
bagaimana dampak dari lembaga keuangan internasional bank dunia terhadap
perekonomian Indonesia.
B. RUMUSAN MASALAH
1. Apa tugas Bank Dunia terhadap perekonomian
Indonesia?
2. Bagaimana peran Bank Dunia terhadap perekonomian
Indonesia?
3. Bagaimana dampak yang ditimbulkan adanya peranan
Bank Dunia terhadap perekonomian di Indonesia?
C. TUJUAN
1. Untuk
mengetahui tugas Bank Dunia
2. Untuk
mengetahui peran Bank Dunia
3. Untuk
mengetahui dampak adanya Bank Dunia terhadap perekonomian di Indonesia
BAB II
LANDASAN TEORI
A.
SEJARAH BANK DUNIA
Bank Dunia adalah sebuah lembaga keuangan global yang secara
struktural berada di bawah PBB dan diistilahkan sebagai “specialized agency”.
Bank Dunia dibentuk tahun 1944 sebagai hasil dari Konferensi Bretton Woods yang
berlangsung di AS. Konferensi itu diikuti oleh delegasi dari 44 negara, namun
yang paling berperan dalam negosiasi pembentukan Bank Dunia adalah AS dan
Inggris. Tujuan awal dari dibentuknya Bank Dunia adalah untuk mengatur keuangan
dunia pasca PD II dan membantu negara-negara korban perang untuk membangun
kembali perekonomiannya.
Sejak tahun 1960-an, pemberian pinjaman difokuskan kepada
negara-negara non-Eropa untuk membiayai proyek-proyek yang bisa menghasilkan
uang, supaya negara yang bersangkutan bisa membayar kembali hutangnya, misalnya
proyek pembangunan pelabuhan, jalan tol, atau pembangkit listrik. Era
1968-1980, pinjaman Bank Dunia banyak dikucurkan kepada negara-negara Dunia
Ketiga, dengan tujuan ideal untuk mengentaskan kemiskinan di negara-negara
tersebut. Pada era itu, pinjaman negara-negara Dunia Ketiga kepada Bank Dunia
meningkat 20% setiap tahunnya.
B.
PERAN BANK DUNIA DALAM EKONOMI DAN POLITIK GLOBAL
Rittberger dan Zangl (2006: 172) menulis, sejak tahun 1970-an
Bank Dunia mengubah konsentrasinya karena situasi semakin meningkatnya jurang
perekonomian antara negara berkembang dan negara maju. Pada era itu, seiring
dengan merdekanya negara-negara yang semula terjajah, jumlah negara berkembang
semakin meningkat. Negara-negara berkembang menuntut distribusi kemakmuran
(distribution of welfare) yang lebih merata dan negara-negara maju memenuhi
tuntutan ini dengan cara menyuplai dana pembangunan di negara-negara
berkembang.
Basis keuangan Bank Dunia adalah modal yang diinvestasikan oleh
negara anggota bank ini yang berjumlah 186 negara. Lima pemegang saham terbesar
di Bank Dunia adalah AS, Perancis, Jerman, Inggris, dan Jepang. Kelima negara itu
berhak menempatkan masing-masing satu Direktur Eksekutif dan merekalah yang
akan memilih Presiden Bank Dunia. Secara tradisi, Presiden Bank Dunia adalah
orang AS karena AS adalah pemegang saham terbesar. Sementara itu, 181
negara lain diwakili oleh 19 Direktur Eksekutif (satu Direktur Eksekutif akan
menjadi wakil dari beberapa negara).
Bank Dunia berperan besar dalam membangun kembali tatanan
ekonomi liberal pasca Perang Dunia II (Rittberger dan Zangl, 2006: 41).
Pembangunan kembali tatanan ekonomi liberal itu dipimpin oleh AS dengan
rancangan utama mendirikan sebuah tatanan perdagangan dunia liberal. Untuk
mencapai tujuan ini, perlu dibentuk tatanan moneter yang berlandaskan mata uang
yang bebas untuk dikonversi. Rittberger dan Zangl (2006: 43) menulis,
“Perjanjian Bretton Woods mewajibkan negara-negara untuk menjamin kebebasan
mata uang mereka untuk dikonversi dan mempertahankan standar pertukaran yang
stabil terhadap Dollar AS.”
Lembaga yang bertugas untuk menjaga kestabilan moneter itu
adalah IMF (International Monetary Funds) dan IBRD (International Bank for
Reconstruction dan Development). IBRD inilah yang kemudian sering disebut “Bank
Dunia”. Pendirian Bank Dunia dan IMF tahun 1944 diikuti oleh pembentukan
tatanan perdagangan dunia melalui lembaga bernama GATT (General Agreement on
Tariffs and Trade) pada tahun 1947. Pada tahun 1995, GATT berevolusi menjadi
WTO (World Trade Organization).
Meskipun tugas Bank Dunia adalah mengatur kestabilan moneter,
namun dalam prakteknya, Bank Dunia sangat mempengaruhi politik global karena
hampir semua negara di dunia menjadi penerima hutang dari Bank Dunia. Sejak
awal beroperasinya, Bank Dunia sudah mempengaruhi politik dalam negeri negara
yang menjadi penghutangnya. Penerima hutang pertama Bank Dunia adalah Perancis,
yaitu pada tahun 1947, dengan pinjaman sebesar $ 987 juta. Pinjaman itu
diberikan dengan syarat yang ketat, antara lain staf dari Bank Dunia mengawasi
penggunaan dana itu dan menjaga agar Perancis mendahulukan membayar hutang
kepada Bank Dunia daripada hutangnya kepada negara lain. AS juga ikut campur
dalam proses pencairan hutang ini. Kementerian Dalam Negeri AS meminta Perancis
agar mengeluarkan kelompok komunis dari koalisi pemerintahan. Hanya beberapa
jam setelah Perancis menuruti permintaan itu, pinjaman pun cair.
Kebijakan yang diterapkan Bank Dunia yang mempengaruhi kebijakan
politik dan ekonomi suatu negara, disebut SAP (Structural Adjustment Program).
Bila negara-negara ingin meminta tambahan hutang, Bank Dunia memerintahkan agar
negera penerima hutang melakukan “perubahan kebijakan” (yang diatur dalam SAP).
Bila negara tersebut gagal menerapkan SAP, Bank Dunia akan memberi sanksi
fiskal. Perubahan kebijakan yang diatur dalam SAP antara lain, program pasar
bebas, privatisasi, dan deregulasi.
Karena adanya SAP ini, tak dapat dipungkiri, pengaruh Bank Dunia
terhadap politik dan ekonomi dalam negeri Indonesia juga sangat besar,
sebagaimana akan diuraikan berikut ini.
BAB
III
PEMBAHASAN
A.
TUJUAN
BANK DUNIA
International
Bank Reconstruction and Development atau yang lebih dikenal IBRD adalah sebuah
organisasi yang berdiri dengan tujuan untuk melawan kemiskinan dengan cara
memberikan bantuan kepada negara-negara tang tergolong miskin dan sedang dalam
keadaan ekonomi yang tidak stabil, dalam hal ini yaitu, negara-negara yang
sedang berkembang.
Fokus
bank dunia tehadap negara-negara berkembang ini dalam hal pendidikan, pertanian
dan industri. Bantuan yang diberikan dari bank dunia merupakan sebuah pinjaman
yang diberikan terhadap negara-negara yang sedang mengalami ketidakstabilan
ekonomi pinjaman dari bank dunia ini tentunya diikuti dengan syarat-syarat yang
berlaku dan cenderung merugikan negara peminjam kredit tersebut.
Bantuan
yang diberikan oleh bank dunia dari tahun ke tahun tentunya semakin beragam
terutama dalam membangun kesejahteraan sosial di setiap negara berkembang. Hal
ini sangan sesuai dengan pekembagan negara di dunia. Adapun jenis bantuan yang
dapat dibiayai oleh bank dunia, mulai dari pembangunan jalan, pembangkit
listrik, pembangunan pelabuhan, telekomunikasi, pengembangan dunia pendidikan,
dan bidang-bidang lainnya yang sesuai dengan tujuan didirikannya bank dunia.
Sumber-sumber
dana bank dunia diperoleh dari bank dunia sendiri, pemerintah-pemerintah asing
dan modal swasta. Kemudian dana tersebut dikembalikan kepada negara-negara
anggota yang membutuhkannya dengan risiko yang dibebankan kepada negara-negara
yang bersangkutan.
Bank
dunia juga merupakan organisasi antar pemerintahan (ingovernmental) yang
mendasarkan pada pasar-pasar modal didunia untuk sumber keuangannya.
Secara
struktural dan teknis, organisasi bank dunia ini termasuk sebagai salah satu
badan dalam oerganisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang lebih dikenal
sebagai PBB.
Namun,
secara operasional bank dunia berbeda dengan badan-badan lain di PBB. Seperti
yang telah disunggung diatas bahwa bank dunia ini bertujuan untuk pembangunan
ekonomi dan pengentasa kemiskinan di negara-negara berkembang.
Keanggotaan
bank dunia saat ini sudah memiliki anggota sebanyak 184 anggota semua
organisasi keuangan bank dunia merupakan pemegang saham di dalam bank dunia.
Adapun persyaratan untuk menjadi anggota bank dunia yakni, terlebih dahulu
harus menjadi anggota IMF (International Monetary Fund) dan harus memenuhi
persyaratan lainnya.
B.
TUGAS
BANK DUNIA TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA
Mungkin
ada beberapa tugas Bank Dunia di Indonesia. Pertama, memimpin Forum CGI. Aggota
CGI (Consultative Group meeting on Indonesia) adalah 33 negara dan
lembaga-lembaga donor yang dikoordinasikan oleh Bank Dunia. CGI
“membantu” pembangunan di Indonesia dengan cara memberikan pinjaman uang serta
bantuan teknik untuk menciptakan aturan-aturan pasar dan aktivitas ekonomi
liberal. Dalam hal ini, Bank Dunia bertugas menciptakan pasar yang kuat bagi
kepentingan negara-negara dan lembaga donor.
Tugas
kedua Bank Dunia adalah menyediakan hutang dalam jumlah besar, bekerjasama
dengan Jepang dan ADB (Asian Development Bank). Tugas Bank Dunia yang lain
adalah mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan privatisasi dan kebijakan
yang memihak pada perusahaan-perusahaan besar.
Dana
hutang yang diberikan kepada Indonesia, antara lain dalam bentuk hutang proyek
dan hutang dana segar.
1. Hutang Proyek
Hutang
proyek adalah hutang dalam bentuk fasilitas berbelanja barang dan jasa secara
kredit. Namun, sayangnya, hutang ini justru menjadi alat bagi Bank Dunia untuk
memasarkan barang dan jasa
dari negara-negara pemegang saham utama,
seperti Amerika, Inggris, Jepang dan lainnya kepada Indonesia.
2. Hutang
Dana Segar
Hutang
dana segar bisa dicairkan bila Indonesia menerima Program Penyesuaian
Struktural (SAP). SAP mensyaratkan pemerintah untuk melakukan perubahan
kebijakan yang bentuknya, antara lain:
a) Swastanisasi
(Privatisasi) BUMN dan lembaga-lembaga pendidikan.
b) Deregulasi
dan pembukaan peluang bagi investor asing untuk memasuki semua sektor.
c) Pengurangan
subsidi kebutuhan-kebutuhan pokok, seperti:beras, listrik, pupuk dan rokok
d) Menaikkan
tarif telepon dan pos.
e) Menaikkan
harga bahan bakar (BBM).
Besarnya
jumlah hutang (yang terus bertambah) membuat pemerintah juga harus terus
mengalokasikan dana APBN untuk membayar hutng dan bunganya.
C.
PERANAN
BANAK DUNIA TERHADAP PEREKONOMIAN YANG ADA DI INDONESIA
Seperti
yang kitahui sebelumnya diatas bahwa bank dunia keterkaitannya sangat erat
denganInternasional Monetary Fund atau yang kita kenal dengan IMF. Kenapa
demikian, karna seperti yang telah dijelaskan untuk menjadi anggota daripada
Bank Dunia itu harus menjadi bergabung terlebih dahulu dengan organisasi
keuangan IMF.
Perekonomian
Indonesia sebenarnya dalam pengaruh bank dunia dalam perekonomian Indonesia
dimulai sejak Indonesia mengalami krisis moneter tahun 1998. Pada saat itu
Indonesia menandatangani nota kesepahaman dengan Dana Moneter Internasional
(IMF) yang secara langsung melibatkan pesanan bank dunia dalam pemulihan
ekonomi Indonesia dari krisis moneter. Jadi, untuk Indonesia keluar dari krisis
ekonomi tahun 1998, Indonesia meminjam dana dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.
Di
Indonesia, fungsi IMF dan Bank Dunia berbeda . Organisasi keuangan IMF lebih
memfokuskan pada program umum stabilitasi ekonomi dan mencari pola makro policy
yang lebih sehat dan lebih baik. Dalam besaran dana yang diberikan kepada
Indonesia IMF memberikan pinjaman paling besar dibandingkan dengan pinjaman
yang diberikan oleh Bank Dunia.
Sementara
itu, peranan organisasi Bank Dunia di Indonesia ini lebih berfokus pada
perbaikan secara struktural, khususnya dalam sektor perbankan. Akan tetapi,
Dana Moneter Internasional (IMF) pun ikut mengambil andil dalam program ini. Di
Indonesia Bank Dunia ikut membantu mengembangkan sistem pengadilan perbankan.
Hal
ini dilakukan agar sistem ekonomi di Indonesia tidak mudah goyah akibat ulah
Bank yang tidak baik. kredit macet dan proyek-proyek yang merugikan ekonomi
Indonesia, seperti yang terjadi pada baru-baru ini seperti kasus dana talangan
atau bailout yang dikucurkan pemerintah untuk menyelamatkan Bank Century, kasus
wisma atlet dan kasus-kasus lainnya. IMF dalam hal perekonomian pun ikut atau
berperan serta selayaknya pengontrol dalam perekonomian yang ada di Indonesia.
Selain
itu, organisasi Bank Dunia pun lebih sering mengurusi kebijakan struktural
pemerintah Indonesia dan dalam sektor penting lainnya. Dalam hal ini, sektor
penting lainnya diantaranya sektor industri dan sektor perdagangan Indonesia
biasanya dilakukan deregulasi kebijakan dalam kedua sektor tersebut. Dengan
kata lain, menyingkirkan rintangan yang menghalangi produktivitas sektor-sektor
tersebut.
Kedua
organisasi keuangan internasional ini memiliki tugasnya masing-masing dalam
perekonomian Indonesia. Dalam hal ini organisasi keuangan Bank Dunia mengurus
bank pemerintah, sedangkan IMF mengurusi bank-bank swasta yang ada di
Indonesia.
Namun,
peranan organisasi keuangan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF)
dalam ekonomi Indonesia ini terkadang berbenturan dengan kebijakan yang diambil
oleh pemerintah Indonesia.
D. DAMPAK YANG DITIMBULKAN DENGAN
ADANYA PERANAN BANK DUNIA TERHADAP PEREKONOMIAN YANG ADA DI INDONESIA
Indonesia
merupakan negara yang tergabung dalam anggota Bank Dunia dan IMF. Hingga saat
ini walaupun negara Indonesia telah banyak mendapat pinjaman baik itu dari Bank
Dunia maupun IMF yang pinjaman tersebut digunakan untuk menstabilkan
perekonomian di Indonesia yang tidak ada henti-hentinya perekonomian Indonesia
tidak pernah terlepas dari masalah.
Meskipun
Bank Dunia dan IMF sampai saat ini masih beroperasi di Indonesia, angka
kemiskinan di Indonesia masih tetap tinggi. Bahkan dengan Indonesia menerima
Pinjaman baik dari Bank Dunia maupun IMF, Indonesia dijerat dengan kerugian
hutang yang terus bertambah tinggi. Dalam hal ini Indonesia mengalami kerugian
baik dari bidang ekonomi maupun didalam rana politik.
Adapun
kerugian bidang ekonomi yang ditimbulkan akibat dari pinjaman Bank Dunia dan IMF,
yakni meliputi :
Indonesia
kehilangan hasil dari pengilangan minyak dan penambangan mineral (karena
diberikan untuk membayar hutang dan karena proses pengilangan dan penambangan
itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan transnational partner Bank Dunia).
Jebakan hutang yang semakin membesar, karena
mayoritas hutang diberikan dengan konsesi pembebasan pajak bagi
perusahaan-perusahaan AS dan negara donor lainnya.
Hutang yang diberikan akhirnya kembali
dinikmati negara donor karena Indonesia harus membayar “biaya konsultasi”
kepada para pakar asing, yang sebenarnya bisa dilakukan oleh para ahli
Indonesia sendiri.
Hutang juga dipakai untuk membiayai
penelitian-penelitian yang tidak bermanfaat bagi Indonesia melalui
kerjasama-kerjasama dengan lembaga penelitian dan universitas-universitas.
Bahkan, sebagian hutang dipakai untuk
membangun infrastuktur demi kepentingan perusahaan-perusahaan asing, seperti
membangun fasilitas pengeboran di ladang minyak Caltex atau Exxon Mobil.
Pembangunan infrastruktur itu dilakukan bukan di bawah kontrol pemerintah
Indonesia, tetapi langsung dilakukan oleh Caltex dan Exxon.
Dan
adapun kerugian yang diderita negara Indonesia di bidang politik dalam pijaman
Bank Dunia dan IMF, yaitu sebagai berikut :
Keterikatan pada hutang membuat pemerintah
menjadi sangat bergantung kepada Bank Dunia dan mempengaruhi
keputusan-keputusan politik yang dibuat pemerintah. Pemerintah harus
berkali-kali membuat reformasi hukum yang sesuai dengan kepentingan Bank Dunia.
Hal ini juga diungkapkan ekonom Rizal Ramli
(2009), ”Lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia, IMF, ADB,
dan sebagainya dalam memberikan pinjaman, biasanya memesan dan menuntut UU
ataupun peraturan pemerintah negara yang menerima pinjaman, tidak hanya dalam
bidang ekonomi, tetapi juga di bidang sosial. Misalnya, pinjaman sebesar 300
juta dolar AS dari ADB yang ditukar dengan UU Privatisasi BUMN, sejalan dengan
kebijakan Neoliberal. UU Migas ditukar dengan pinjaman 400 juta dolar AS dari Bank
Dunia.”
Cara kerja Bank Dunia (dan lembaga-lembaga
donor lainnya) dalam menyeret Indonesia (dan negara-negara berkembang lain) ke
dalam jebakan hutang, diceritakan secara detil oleh John Perkins dalam bukunya,
“Economic Hit Men”. Perkins adalah mantan konsultan keuangan yang bekerja pada
perusahaan bernama Chas T. Main, yaitu perusahaan konsultan teknik. Perusahaan
ini memberikan konsultasi pembangunan proyek-proyek insfrastruktur di
negara-negara berkembang yang dananya berasal dari hutang kepada Bank Dunia,
IMF dan lain-lain.
BAB VI
PENUTUP
A.
KESIMPULAN
Walaupun terjadi tumpuan bagi
negara-negara miskin yang membutuhkan pinjaman dana untuk pembangunan, Bank
Dunia pun sering mendapatkan kritikan dari organisasi yang menanamkan dirinya
Antiglobalisasi. Organisasi penentang Bank Dunia ini menganggap Bank Dunia
merupakan bentuk Neokolonialisasi terhadap negara-negara peminjam dana dari
Bank Dunia. Hal ini dikarenakan Bank Dunia cenderung melemahkan kedaulatan
negara peminjam dana dengan cara liberalisasi ekonomi.
Selain itu, Bank Dunia dikritik keras karena
Bank Dunia cenderung dalam genggaman negara-negara tertentu, terutama negara
Amerika Serikat. Oleh karena itu negara-negara Adikuasa dan negara lain yang
berpengaruhlah yang mendapatkan manfaat dari organisasi Bank Dunia ini.
Kritik lainnya terhadap kinerja Bank Dunia
adalah Bank Dunia menerapkan prinsip-prinsip neoliberalisme dalam
operasionalnya. Neoliberalisme yang diterapkan Bank Dunia ini beranggapan bahwa
sistem ekonomi pasar bebas akan membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi
negara yang mempraktikkan sistem pasar bebas ini.
Dalam kacamata pasar bebas atau
Neoliberalisme, organisasi keuangan internasional Bank Dunia cenderung
memasukkan perusahaan-perusahaan asing untuk mengembangkan ekonomi suatu negara
daripada mengembangkan potensi ekonomi lokasi megara yang bersangkutan.
Dipihak lain, kaum liberalis mengkritik
organisasi Bank Dunia karena, Bank Dunia hanya berperan sebagai organisasi
politik murni, bukan organisasi ekonomi murni. Dalam hal ini, kaum liberal
menilai Bank Dunia sebagai alat negara-negara tertentu untuk memonopoli ekonomi
Internasional.
Dalam hal ini, organisasi Bank Dunia bekerja
untuk menutupi kelemahan-kelemahan kebijakan diterapkan oleh negara tersebut.
Dalam prospektif ini, Bank Dunia mengambil tanggung jawab liberal dan tidak
membiarkan negara pada tempatnya.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
keberadaan Bank Dunia bukan tanpa kontroversi dan dampak negatif. Kemelut utang
tak berujung yang meliputi berbagai negara peminjam seringkali justru menjadi
“bumerang”. Ahli-ahli
mengatasi masalah perekonomian
dalam negeri, seringkali dana pinjaman dari Bank Dunia justru seperti menumpuk
masalah di tahun-tahun mendatang yang suatu saat cepat atau lambat akan
overload. Apalagi banyak ahli ekonomi dari negara-negara peminjam (yang
biasanya berdiri di luar pemerintahannya) berkomentar miring dan justru
menuding Bank Dunia yang telah menganjurkan kebijakan ekonomi yang menyesatkan
dan tidak menyelesaikan masalah. Salah satu penyebabnya adalah aliran uang
pinjaman yang masuk seringkali justru kembali lagi ke negara-negara donor,
sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi negara peminjam.
Bagi Indonesia sendiri, peran Bank Dunia mulai
tampak jelas. Hingga saat ini, Indonesia masih menjadi salah satu negara yang
dipercaya oleh Bank Dunia untuk meminjam dana untuk berbagai keperluan,
terutama untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, pelayanan publik,
pertanian dan lingkungan hidup.
Namun demikian, sama seperti banyak negara
peminjam lainnya, hal ini justru dapat membahayakan perekonomian dalam negeri
di masa mendatang jika peminjaman yang dilakukan tidak efisien, tidak
bermanfaat, dan juga boros dalam penggunaannya. Bagaimanapun, utang tersebut
beserta bunganya dapat terus menumpuk hingga Indonesia tak mampu lagi
membayarnya jika dibiarkan dilakukan terus menerus tanpa upaya pengurangan
utang yang sistematis.
Aliran uang pinjaman yang masuk seharusnya
dapat dikendalikan, sehingga tidak hanya menguntungkan dan menambah kekayaan
segelintir orang, tetapi juga dapat benar-benar menggerakkan perekonomian
nasional, baik secara analisis makro maupun mikro. Karena bagaimanapun,
kemandirian dibentuk dan dilakukan oleh kita sendiri. Dana pinjaman hanyalah
sarana seperti sebuah pedang, jika kita ahli menggunakannya maka akan
menjadikan kita kuat dan sejajar dengan negara manapun, namun jika kita tidak
hati-hati menggunakannya, justru dapat “melukai” bahkan “membunuh” kita
sendiri, cepat ataupun lambat.
B.
SARAN
DAFTAR
PUSTAKA
Ø Halwani, H. 2005. Ekonomi Internasional dan
Globalisasi Ekonomi (Edisi Kedua). Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.
Ø Hutagalung,
Jannes. 2009. Peran Bank Dunia dan IMF dalam Perekonomian Indonesia Dulu dan
Sekarang. Di dalam: Abimanyu, A. dan A. Megantara. 2009. Era Baru Kebijakan
Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi. PT Kompas Media Nusantara,
Jakarta.
Ø Kasmir. (2008). Bank dan Lembaga Keuangan
Lainnya. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Ø Sihombing, D. (2012). Modul Kuliah : Lembaga
Keuangan Bank dan Non Bank. Medan.
Comments
Post a Comment